Menlu RI : Perlindungan TKI Prioritas Politik Luar Negeri RI

Jakarta – Politik luar negeri Indonesia ke depan berwawasan seribu kawan dan tidak ada musuh. Indonesia berkeinginan menjadi negara yang tidak saja memiliki pengaruh di kawasan, tetapi juga secara global, sebagai pembangun perdamaian (peace builder) dan menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang berseberangan dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim atau perlucutan senjata. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjawab beberapa pertanyaan SH di sela-sela makan siang bersama para wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12). Pada kesempatan itu pula, Menlu menegaskan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi prioritas utama kebijakan politik luar negeri.

SH: Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam kabinet baru adalah melanjutkan dan perubahan. Perubahannya seperti apa?

Marty Natalegawa: Perubahan itu adalah dalam konsep bagaimana kita mewujudkan konsep seribu kawan dan tidak ada musuh atau thousand friends, zero enemy.
Ini berarti kita harus semakin memastikan bahwa politik luar negeri kita multidirection, semua arah. Bukan hanya pendalaman atau peningkatan hubungan dengan negara-negara yang selama ini berhubungan dengan sangat baik, tetapi juga memperluas jejaring kita dengan negara-negara yang selama ini sudah ada hubungan, tapi bisa lebih baik lagi.
Selain itu, masalah penting lainnya adalah bagaimana, dalam konteks perubahan, kita betul-betul mengamankan transisi Indonesia dari negara yang berpengaruh di kawasan menjadi negara yang memiliki pengaruh dan minat secara global. Bagaimana kita mengamankan, supaya Indonesia tidak saja menjadi negara yang memiliki kepedulian terhadap kawasan, tetapi juga memiliki wawasan dan concern yang sifatnya global.

Perubahan iklim atau perlucutan senjata?
Mengenai isu-isu ini, konsepsi kita atau pendekatan kita adalah selalu menjadi pembangun jembatan antara berbagai pihak yang bertikai atau berselisihan pandangan. Indonesia ingin senantiasa menjadi bagian dari solusi, bagian dari penyelesaian. Tidak hanya mempertajam perbedaan. Tetapi melihat suatu permasalahan dengan jernih. Bagaimana kita bisa berkontribusi, apakah itu perubahan iklim, apakah itu perlucutan senjata, apakah itu konflik-konflik regional, Indonesia ke depan akan lebih aktif lagi untuk mencoba menjadi bagian dari solusi. Juga dalam perselisihan antara negara-negara di kawasan ASEAN, Thailand, Kamboja, situasi di Myanmar, kita akan lebih aktif. Tapi, lebih aktif dengan cara yang terukur, dengan cara-cara yang betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai negara-negara yang terlibat itu merasa dicampurtangani oleh Indonesia.

Kita tidak pernah merasa terancam oleh negara lain?
Indonesia sekarang melihat situasi internasional bersahabat. Tidak ada negara yang bermusuhan dengan Indonesia. Tapi, tentunya kita tidak bisa menganggap ini semua seharusnya demikian. Karena itu kita harus melakukan konsolidasi diplomasi, memperkuat misi diplomatik. Sehingga Indonesia betul-betul menjadi negara dengan pengaruh global.

Apakah ini yang Bapak maksud dengan ”tidak menaruh semua telur kita di satu keranjang?”
Betul.

Jadi, diplomasi kita sekarang ini tidak hanya mengandalkan ASEAN?
Saya kira dari dulu Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi ASEAN saja, tetapi juga diplomasi komprehensif. Bilateral, regional, global multilateral. Tapi penekanannya sekarang, bagaimana kita betul-betul bisa mengamankan transisi menjadi negara yang memiliki pengaruh dan perhatian secara global. Tapi, kita memahami adanya keterbatasan kita sendiri. Oleh karena itu, kita selalu mencari tahu apa yang menjadi nilai tambah Indonesia.
Kalau kita lihat, sosok Indonesia adalah negara yang memiliki kualitas-kualitas yang bisa menjadi penengah bagi permasalahan, sebagai peace builder.

Soal perlindungan TKI, apa ada perubahan?
Mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia, ini jelas masalah politik luar negeri yang sangat-sangat penting karena mengusik dan menjadi perhatian kita semua. Jadi, mengenai perlindungan warga, keberpihakan akan menjadi prioritas nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima dan seterusnya, bagi politik luar negeri Indonesia. Jangan sampai ada satu orang pun tenaga kerja Indonesia yang merasa telantar, terabaikan, tidak diperhatikan. Tetapi, tentunya jangkauan dari mesin diplomasi Indonesia terbatas, jumlah perwakilan

terbatas, jumlah diplomatnya juga terbatas, sedangkan masalah banyak.
Masalah-masalah TKI ini kan awalnya juga dari dalam negeri kita sendiri. Tapi dari banyaknya keterbatasan itu, jangan menjadi suatu alasan bagi kita untuk tidak bekerja. Justru kita harus bekerja lebih keras lagi. Politik luar negeri Indonesia ke depan akan terus memberikan perhatian utama pada masalah tenaga kerja kita ini. Tapi, bukan berarti ada jaminan tidak akan ada masalah ke depan. Justru ini pasti masih banyak tantangan kita, tapi diplomasi kita akan terus bekerja. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Senin, 7 Desember 2009 di halaman Asia Timur.