WNI dapat datang ke Bagian Konsuler KBRI Praha untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Menikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Cerai.

  1. Surat Keterangan Lahir diperlukan untuk mendaftarkan kelahiran sesuai dengan hukum Indonesia. Persyaratan: datang ke KBRI pada hari kerja Senin-Jumat jam 08.30-16.30 dengan  membawa Surat Keterangan Lahir asli. Untuk dapat dilayani secara tepat waktu, WNI dapat pula menelpon terlebih dahulu ke Bagian Konsuler +420 257214388 atau email ke : consular@indonesia.cz.
  2. Surat Keterangan Menikah diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Persyaratan: datang ke KBRI pada hari kerja Senin-Jumat jam 08.30-16.30 dengan  membawa Surat Keterangan Menikah asli. Untuk dapat dilayani secara tepat waktu, WNI dapat pula menelpon terlebih dahulu ke Bagian Konsuler +420 257214388 atau email ke : consular@indonesia.cz;
  3. Surat Keterangan Kematian diperlukan oleh keluarga Almarhum/ Almarhumah untuk mengurus administrasi terkait warisan. KBRI Praha hanya mengeluarkan Surat Keterangan Kematian berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di Ceko. Persyaratan: datang ke KBRI pada hari kerja Senin-Jumat jam 08.30-16.30 dengan  membawa Surat Keterangan Kematian asli. Untuk dapat dilayani secara tepat waktu, WNI dapat pula menelpon terlebih dahulu ke Bagian Konsuler +420 257214388 atau email ke : consular@indonesia.cz;
  4. Surat Keterangan Perceraian diperlukan untuk administrasi perkawinan berikutnya. Persyaratan: datang ke KBRI pada hari kerja Senin-Jumat jam 08.30-16.30 dengan  membawa Surat Keterangan Perceraian asli. Untuk dapat dilayani secara tepat waktu, WNI dapat pula menelpon terlebih dahulu ke Bagian Konsuler +420 257214388 atau email ke : consular@indonesia.cz.

 

SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (DARI KBRI PRAHA)

Anak yang lahir di luar negeri harus dilaporkan dan dicatatkan kelahirannya di Indonesia, ditambah lagi jika anak tersebut kelak bersekolah dan tinggal menetap di Indonesia. Anak yang kelahirannya telah dilaporkan akan memperoleh Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri (STBPKLN) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (di samping akte kelahiran dari negara tempat si anak dilahirkan).

Adapun dasar hukum dari kewajiban pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI ini adalah Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa:

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan kelahiran di Kantor Catatan Sipil di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. KTP dan KK (fotokopi)
2. Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Perwakilan RI
3. Akte Kelahiran Luar Negeri yang telah diterjemahkan dan dilegalisir (fotokopi)
4. Buku Nikah Orang Tua dan Paspor Kedua Orang Tua (fotokopi)
5. Paspor Anak (fotokopi)
6. Mengisi Formulir Pelaporan

Proses penerbitan STBPKLN membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu atau 5 hari kerja . Disarankan untuk mengecek langsung ke Dispendukcapil setempat untuk memastikan biaya dan lama penerbitan STBPKLN karena pelaksanaan di setiap daerah berbeda-beda, tergantung Peraturan Daerah masing-masing.

 

 

PERCERAIAN DI LUAR NEGERI

Prosedur Perceraian Bagi Penggugat Dan Tergugat Di Luar Negeri. Pasal 66 ayat (4) UU No. 7/1989 :

  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada PENGADILAN AGAMA / PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
  • PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA/Kantor Catatan Sipil, dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal. Permohonan perceraian diajukan kepada PENGADILAN AGAMA/PN di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.

PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan BELUM PERNAH didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA/Kantor Catatan Sipil dimana suami atau isteri bertempat tinggal. Permohonan perceraian diajukan kepada PENGADILAN AGAMA /PN JAKARTA PUSAT.